Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat disinformasi terkait hoaks kepemiluan ataupun kampanye hitam baik luring dan daring menjadi masalah yang ramai beberapa tahun belakangan. Hal ini menurutnya perlu ada langkah bersama dengan beberapa lembaga guna menuntaskan merebaknya disinformasi tersebut.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Fritz menilai perlu ada kesadaran semua pihak perlu menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Dengan begitu, lanjutnya, lembaga terkait dapat mengatasi disinformasi secara bersama-sama sesuai bagiannya.

"Semua pihak punya peran, tetapi saya setuju kita memiliki satu 'grand' desain protokol penanganan disinformasi. Saya dukung dan berharap. Itulah tujuan kita menyambut Pemilu 2024 mendatang," tutur Fritz secara daring, Rabu (29/12/2021).

Fritz menekankan perlu adanya peraturan pelaksaan yang jelas terkait pengawasan di media sosial atau berkampanye di media sosial baik itu berupa Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU ataupun Peraturan Kominfo. Menurutnya tugas ke depan adalah mensinkronisasikan peran masing-masing lembaga.

"Jadi saya melihat kenapa dibutuhkan Peraturan KPU maupun (Peraturan) Bawaslu ini jadi dasar untuk kita melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik kepolisian, BSSN, Kominfo," ungkap Kordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu tersebut.

Sebagai informasi, Bawaslu telah mencapai kesepakatan dengan berbagai lembaga diantaranya pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN), ujaran kebencian atau berita bohong dengan Kominfo, keamanan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada bersama TNI/Polri serta keamanan data bersama BSSN.

Editor: Ranap THS