BAWASLU SAMBAS DAN JPPR KALBAR TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN, PERKUAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
|
Sambas – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas terus memperluas sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat pengawasan pemilu partisipatif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kalimantan Barat bertempat di Aula Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS), Kamis (19/11/2026).
JPPR Kalimantan Barat merupakan bagian dari jaringan pemantau pemilu independen yang memiliki perhatian terhadap pendidikan pemilih dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi dalam memperluas pendidikan pemilih, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memperkuat pengawasan pemilu secara partisipatif.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Yesi Mayasanti, menyampaikan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pendidikan dan pengawasan pemilu.
“Pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kerja sama dengan JPPR Kalimantan Barat, kami berharap dapat memperkuat pendidikan pemilih, memperluas partisipasi masyarakat, serta membangun kesadaran bersama untuk mengawal setiap tahapan pemilu,” ujar Yesi.
Ia berharap Nota Kesepahaman tersebut tidak hanya menjadi bentuk komitmen kelembagaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan nyata yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Wilayah JPPR Kalimantan Barat, Rubi Ismayanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pengawasan pemilu yang terbuka, independen, dan bertanggung jawab.
“JPPR sebagai lembaga pemantau pemilu independen memiliki komitmen untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Kami berharap Nota Kesepahaman ini dapat menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara JPPR dan Bawaslu Kabupaten Sambas,” ungkap Rubi.
Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut turut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas, Ikhlas, Syiki Hery, dan Henny Yusnita.
Melalui Nota Kesepahaman ini, Bawaslu Kabupaten Sambas dan JPPR Kalimantan Barat diharapkan dapat membangun sinergi berkelanjutan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran demokrasi, memperluas ruang partisipasi publik, dan membangun budaya pengawasan di tengah masyarakat.
Penulis: HK
Foto: SM
Editor: Ds